Izin Pemeriksaan Bupati Ratna Turun ,Warga Banyuwangi Menggunduli Kepala

Banyuwangi (Bali Post) -
Kegembiraan atas turunnya izin pemeriksaan Bupati Ratna Ani Lestari dalam kasus dugaan korupsi lapangan terbang (lapter) terus berlanjut. Belasan warga yang tergabung dalam Forum Pengawal Kasus Lapter dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Banyuwangi memberikan kado karangan bunga ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Selasa (2/2) kemarin. Warga juga menggelar aksi gundul kepala di depan kantor Kejaksaan.

Aksi kemarin adalah gerakan lanjutan dari kegiatan syukuran sebelumnya. Massa tiba di kantor Kejaksaan sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengendarai tiga mobil pribadi. Tiba di Kejaksaan, massa langsung menggelar orasi singkat, dilanjutkan penyerahan dua karangan bunga berisi ucapan selamat dan dukungan moral kepada penyidik Kejaksaan. "Kami mendukung penuh pemeriksaan Bupati Ratna seperti sembilan tersangka kasus lapter lainnya," kata Aman Faturahman, koordinator Gerak.

Karangan bunga diterima Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidus) Kejaksaan Negeri Banyuwangi Ketut Suardiartha. Usai penyerahan karangan bungan, salah satu warga langsung menggudul kepalanya persis di lobi Kejaksaan. Potongan rambut kepala itu kemudian diserahkan ke perwakilan Kejaksaan. "Kami berharap ke depan tidak ada lagi pejabat yang tersandung korupsi," teriak Husaini, anggota Gerak.

Aksi gundul kepala ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai gundul kepala, massa memilih bubar. Mereka berjanji akan terus mengawal penyidikan kasus Ratna hingga ke persidangan. Massa juga mendesak pemeriksaan Ratna digelar di Banyuwangi. "Sebaiknya seluruh pemeriksaan hingga penahanan Ratna digelar di Banyuwangi. Kejaksaan juga tidak boleh tebang pilih menangani kasus lapter," teriak Sarbini, koordinator Forum Peduli Kasus Lapter.

Kasi Pidsus Ketut Suardiartha mengatakan, pihaknya sudah menerima pemberitahuan turunnya izin pemeriksaan Ratna langsung dari Kejaksaan Agung (Kejakgung). "Pemberitahuannya secara lisan," katanya usai menemui massa. Kata Ketut, pihaknya masih menunggu perintah dari Kejaksaan Agung. Terkait tuntutan massa agar pemeriksaan Ratna digelar di Banyuwangi, jaksa asal Tabanan ini tidak bisa memberikan jawaban pasti. Alasannya, seluruh proses penyidikan kasus lapter sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Hingga kemarin, Bupati Ratna Ani Lestari belum memberikan komentar apa pun terkait turunnya izin pemeriksaan dari Presiden Yudhoyono. Bahkan, istri Bupati Jembrana Gede Winasa itu mengosongkan jabatan Kabag Humas Pemkab Banyuwangi. Wartawan pun tetap kesulitan menemui orang nomor satu di Banyuwangi tersebut. (udi)