BK Berhentikan Politisi Demokrat karena Bertransaksi Sabu

Metrotvnews.com, Banyuwangi: 24 Juli 2011 11:21 WIB | Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, menyerahkan keputusan penghentian tetap atas seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat. Lantaran terlibat kasus narkoba, Surya Dalianta Brahmana dianggap telah mencoreng nama baik dewan.

Ketua BK DPRD Banyuwangi, Sujarwo Arkat, mengatakan telah menyerahkan surat keputusan penghentian Surya Dalianta Brahmana ke Ketua DPRD. Selain itu, BK pun mendapat bukti yang menyatakan Surya mengaku dalam kasus tersebut. Terlebih lagi, kasus yang menyeret nama Surya telah diekspos media massa.

Dengan demikian, tambahnya, BK merekomendasikan putusan penghentian sebagai eksepakatan koleksial. Ia pun mentut pimpinan dewan membawa kasus tersebut ke sidang paripurna.

Surya Dalianta Brahmana merupakan mantan Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat. Polisi Surabaya menangkapnya saat bertransaksi sabu-sabu.(Andi Himawan/RRN)

Agung Laksono: Tokoh Berinisial 'A' Banyak

Banyuwangi - Politisi Partai Golkar Agung Laksono tak mau latah dalam tebak-tebakan misteri politisi berinisial 'A'. Menurutnya, banyak politisi yang memiliki nama berawalan 'A'. Sebab itu dia tak mau berspekulasi terkait hal itu.

"A itu bisa Abu, bisa Anwar, bisa Azwar," kelit Agung Laksono, sambil terkekeh sembari melirik ke arah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat dijumpa pers seusai membuka Kemah Bakti Kebangsaan, GP Ansor, di lapangan Rowo, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis (2/06/2011).

Saat wartawan kembali bertanya, siapa kira-kira tokoh berinisial 'A' yang dituduh ingin menghancurkan Partai Demokrat? Agung buru-buru menjawabnya dengan singkat.

"Saya tidak tahu," jawabnya singkat.

Menurutnya, isu tersebut bisa mengarah ke fitnah. Jika dibiarkan akan mengarah pada multitafsir dan memantik konflik politik yang baru. Sebab itu Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut, akan mendukung siapa saja yang akan mengusutnya.

"Usut saja," tambah Agung, yang juga punya nama berinisial 'A' tersebut.

(bdh/bdh)
dari (http://surabaya.detik.com/read/2011/06/03/001001/1652525/475/agung-laksono-tokoh-berinisial-a-banyak?y990101mainnews)

Karpet Ditaburi Melati Mantan Bupati Ratna Tidak Hadir

Banyuwangi -SURYA- Pelantikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan wakilnya, Yusuf Widyatmoko, oleh Gubernur Soekarwo di gedung DPRD, Kamis (21/10), berlangsung mewah. Jalan menuju ruang utama dilapisi karpet merah yang ditaburi bunga melati. Pengamanan juga terlihat ketat di sejumlah titik.
Mantan bupati Ratna Ani Lestari yang baru lengser pada Rabu (20/10) tidak hadir. Hanya mantan wabup Yusuf Nuris yang duduk berderet dengan pimpinan sidang paripurna, gubernur dan bupati/wakil bupati terpilih.
“Terima kasih Gus Yusuf Nuris atas rawuh panjenengan,” kata Pakde Karwo di awal pidatonya. Soekarwo melanjutkan dengan nada menyindir kalau orang yang berniat hadir dalam acara pelantikan itu mendapat pahala.
Kepada dua petinggi kota gandrung itu, Pakde Karwo meminta agar akur hingga masa jabatan berakhir. uni

Pramono Sayangkan Tindakan FPI

|Jakarta, 26 Juni 2010 07:30 |
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung menyayangkan tindakan anggota Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang membubarkan kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan oleh tiga anggota Komisi IX DPR RI di Banyuwangi.

"Kami meminta polisi mengusut tuntas tindakan anggota FPI," kata Pramono menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Jum`at (25/6).

Pramono menjelaskan, kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan tiga anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yakni Ribka Tjiptaning Proletariat, Rieke Dyah Ayu Pitaloka, dan Nur Suhud di Banyuwangi, Kamis (24/6), merupakan kegiatan resmi yang dilakukan anggota DPR pada masa reses.

Pramono juga menyayangkan tuduhan dari anggota FPI Banyuwangi terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang dinilai kegiatan dimaksud tidak mendasar sama sekali.

"Tindakan anggota FPI Banyuwangi sudah di luar batas karena yang memikili hak untuk membubarkan suatu pertemuan adalah polisi. Tindakan anggota FPI itu sudah melampaui tindakan polisi," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Menurutnya, DPP PDI Perjuangan telah berkomunikasi dengan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning yang saat ini masih berada di Jawa Timur.

PDI Perjuangan, lanjut Pramono, bakal melaporkan tindakan anggota FPI Banyuwangi ini ke Komnas HAM. "Setelah Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Pejuangan kembali dari kunjungan kerjanya di Jawa Timur kami akan meminta penjelasan dari klarifikasi untuk melakukan melakukan langkah-langkah," katanya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, tindakan anggota FPI yang membubarkan paksa pertemuan sosialisasi pelayanan kesehatan gratis dari anggota Komisi IX DPR adalah cara-cara yang tidak terpuji.

Menurutnya, anggota FPI Banyuwangi hendaknya melakukan klarifikasi dulu pertemuan tersebut adalah pertemuan apa, jangan langsung melakukan pembubaran paksa dengan cara kekerasan. "Saya menyayangkan tindakan anggota FPI yang membubarkan pertemuan tersebut," kata Marzuki.

Mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat ini menjelaskan, setiap anggota DPR pada masa reses bertugas melakukan kunjungan kerja ke daerah serta bertemu konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.

Anggota Komisi IX DPR RI melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan gratis kepada sekitar 50 orang warga setempat di sebuah rumah makan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (24/6).

Acara sosialisasi tersebut dibubarkan oleh anggota FPI bersama anggota Forum Banyuwangi Cinta Damai dan LSM Gerak.

Karena situasinya menjadi tidak kondusif, tiga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu diamankan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi ke sekretariat DPC. [EL, Ant]

Aksi Ricuh Karena Cabup Tak Lolos Seleksi

indosiar.com, Banyuwangi - Kecewa lantaran calon pasangan bupatinya, tak lolos dalam bursa pilkada, ratusan massa salah satu pendukung calon cabup-cawabup di Banyuwangi Jawa Timur, Selasa (15/06/10) kemarin menggelar aksi demo di kantor KPUD setempat. Aksi tersebut diwarnai kericuhan, karena emosi tak diperbolehkan masuk kantor KPUD oleh polisi.
Aksi dorong antara polisi dengan ratusan massa pendemo ini terjadi di depan kantor KPUD Banyuwangi. Massa pendukung calon pasangan cabup-cawabup Ratna Ani Lestari dan Pebdi Arisdiawan emosi, karena aksinya tersebut dihadang polisi menggunakan pagar kawat berduri. Ricuh mereda setelah perwakilan pendemo dipersilahkan masuk, untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota KPUD.
Ratusan massa ini menuntut pasangan calon bupati wakil bupati tersebut diloloskan dalam bursa pilkada. Mereka menilai pasangan cabup-cawabup Ratna Ani Lestari dan Pebdi Arisdiawan memenuhi persyaratan. Yakni 15 persen dukungan perolehan suara dari 14 partai nonparlemen dan Partai Golkar.
Sementara itu, puluhan warga di Pekalongan Jawa Tengah, kemarin siang menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum setempat, terkait kisruh daftar pemilih tetap pemilu kada Pekalongan, yang akan dilaksanakan hari Rabu ini. Warga menuntut pemilukada diundur, karena disinyalir terjadi penggelembungan DPR, untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Suasana sempat ricuh, saat berlangsung pertemuan antara warga dan ketua KPUD.
Selain temuan DPT ganda, warga juga menunjukan temuan baru yakni selebaran sosialisasi yang dibagikan ke masyarakat, mencantumkan gambar salah satu pasangan calon saja. Warga meminta agar pelaksanaan pemilukada diundur, sampai DPT diperbaiki.

Suasana sempat ricuh, karena permintaan warga tidak ditanggapi oleh ketua KPUD. Warga bahkan nyaris mengeroyok ketua KPUD Muhammad Tofik, karena menyangkal adanya penggelembungan DPT. (Nursalim dan Kuncoro Wijayanto/Sup)

Gugat KPU Banyuwangi Rp.10 M

 
Sabtu, 22 Mei 2010 , 18:01:00 |
BANYUWANGI - Bupati Ratna Ani Lestari, tampaknya harus sabar menunggu lebih lama gugatannya di sidangkan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Sebab, PN tidak bisa cepat menyidangkan gugatan bekas cabup, itu karena terkendala proses administrasi pemanggilan tergugat.

Humas PN Banyuwangi I Made Sutrisna mengatakan, gugatan Bupati Ratna baru bisa disidangkan paling lama tiga minggu. Sidang gugatan itu lama, karena beberapa pihak yang tergugat berada di wilayah hukum PN Jakarta pusat.Untuk menghadirkan tergugat yang tinggal di wilayah hukum PN Jakarta pusat, pihaknya harus menggunakan prosedur baku yang ada di internal PN.

Saat ini, pihaknya sudah memproses pemanggilan para tergugat itu. Untuk tergugat yang ada di Jakarta pusat, pihaknya tidak bisa melakukan pemanggilan sendiri tapi harus melalui PN Jakarta pusat.Sesuai prosedur baku di lingkungan PN, pemanggilan terhadap tergugat KPU pusat harus melalui delegasi pemanggilan. Pemanggilan kepada KPU pusat sebagai tergugat, harus dikirim PN Banyuwangi ke PN Jakarta pusat. "Di PN Jakarta pusat, surat pemanggilan itu diproses untuk pemanggilan. Setelah itu, baru kemudian di kirimkan lagi ke PN Banyuwangi," ungkapnya.

Meski sidang gugatan masih lama, namun PN Banyuwangi sudah membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan gugatan perdata tersebut. Ketut Tirta SH ditunjuk sebagai ketua majelis hakim. Sedangkan anggota hakim anggota terdiri dari Achmad Satibi SH dan Widarti SH. Dasar gugatan Ratna adalah perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHperd.

Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Karena merasa dirugikan, maka penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 10 miliar. "Secara formil materil, majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk menilainya," ujarnya.Ketua KPU Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan perdata yang disampaikan Ratna tersebut. Meski demikian, hingga kemarin KPU belum memiliki persiapan apa pun untuk menghadapi gugatan Ratna itu.

Bahkan, Syamsul mengaku belum menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Syamsul optimis gugugatan itu tidak akan diterima pengadilan. Sebab, keputusan KPU terkait dengan pasangan cabup dan cawabup sudah dilakukan berdasarkan UU dan peraturan yang berlaku. "Anggaran pengacara sudah ada, namun kita belum menunjuk pengacara. Tenang saja," ujarnya enteng.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ratna Ani Lestari melalui kuasa hukumnya, Mohammad Asrun, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Pihak yang digugat Ratna adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, KPU Jawa Timur dan KPU Pusat. Humas PN Banyuwangi, Made Sutrisna mengakui adanya gugatan perdata yang didaftarkan oleh Ratna. Gugatan tersebut telah diregister dengan nomor 57/PDT.G/2010/PN.BWI. "Sampai saat ini berkasnya masih di meja Pak Ketua (Ketua PN Banyuwangi)." ujar Made saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (afi)

 

Pilkada Banyuwangi : Ratna Terancam Gugur Lagi

Banyuwangi (Bali Post) -
Untuk kedua kalinya Bupati Ratna Ani Lestari terancam gugur dalam bursa pencalonan pilkada Banyuwangi, Jawa Timur. Pemicunya, calon wakilnya, Pebdi Arisdiawan, mendadak memberikan sinyal akan mundur. Hal ini dipicu warning dari DPD I dan DPP Golkar yang menolak Ratna maju lewat partai ini. Sebelumnya Ratna gugur setelah gagal memenuhi suara dukungan lewat jalur independen.
Kepastian rencana mundurnya Pebdi yang juga Ketua nonaktif DPD Golkar Banyuwangi ini setelah menggelar pertemuan dengan jajaran DPD Golkar Jawa Timur, Selasa (27/4) kemarin. Ketua DPD Golkar Jawa Timur Martono mengatakan Pebdi bersama Sekretarisnya, Mohamad Gozali, sudah menyatakan siap mencabut pendaftaran Ratna ke KPUD Banyuwangi. ''Yang jelas Golkar tidak mengusung bakal calon bupati, melainkan hanya mendukung pasangan Anas-Yusuf yang diusung PDI-P,'' katanya melalui telepon.
Martono menambahkan, sejak awal pihaknya bersama DPP Golkar sudah mengingatkan DPD Banyuwangi agar tidak mengusung bakal calon bupati (bacabup). Alasannya, berdasarkan petunjuk dan rekom DPP, Golkar Banyuwangi hanya diperintahkan mendukung. Karena terjadi pembangkangan, DPD dan DPP akhirnya sepakat memberikan sanksi nonaktif kepada Pebdi dan sekretarisnya, Mohamad Ghozali.
Dengan rencana pencabutan pencalonan itu, kata Martono, akan menjadi pertimbangan DPD dan DPP untuk mengembalikan Pebdi ke jabatan semula sebagai Ketua DPD. Ditambahkan lagi, Pebdi dan Mohamad Gozali sudah bersedia minta maaf secara tertulis. ''Kemungkinan besar surat penonaktifan akan segera dicabut,'' tegasnya.
Sebelumnya, DPD dan DPP Golkar mengancam akan memecat Pebdi jika ngotot maju mendampingi Ratna dalam pilkada Banyuwangi.
Ketua Pokja Pendaftaran dan Pencalonan KPUD Banyuwangi Hari Priyanto mengatakan belum menerima pencabutan pencalonan dari Pebdi Arisdiawan. Jika itu terjadi pasangan Ratna-Pebdi dipastikan gugur menjadi calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada 14 Juli mendatang.
Hari menambahkan, pasangan bakal calon bupati dan wakilnya akan dikenai sanksi denda Rp 20 miliar jika mengundurkan diri setelah penetapan. ''Kalau mundurnya sekarang bebas dari sanksi denda. Kita masih tahap verifikasi bakal calon,'' katanya. (udi)


Tiga Maling Jeruk Sekarat

Banyuwangi (Bali Post) -
Tiga pelaku pencurian jeruk babak belur dihajar warga Desa Kendalrejo, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (26/4) malam. Satu pelaku ditemukan membawa senjata api (senpi) rakitan. Ketiganya berhasil disergap warga saat beraksi membobol kebun jeruk milik warga setempat.
Para pelaku masing-masing Kusnoto (35), Sumar (32), warga Purwoharjo, Banyuwangi dan Mustakim (25) warga Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Tiga pelaku dibekuk bersamaan ketika beraksi sekitar pukul 19.00 WIB.
Begitu disergap, para pelaku langsung menyerah. Mustakim yang membawa senpi rakitan sempat mengancam warga. Namun memilih pasrah setelah warga menyerbunya menggunakan batu dan pentungan. Ketiga pelaku kemudian digiring ke balai desa setempat. Sepanjang perjalanan, warga tak henti-hentinya menghajar ketiga pelaku.
''Pelaku berhasil kita evakuasi dalam kondisi luka parah,'' kata aparat Polsek Tegaldlimo, Selasa (27/4) kemarin.
Dari lokasi kejadian polisi mengamankan sepucuk senpi rakitan dan tiga sepeda motor milik pelaku. Masing-masing Kawasaksi Kaze bernopol DK 5669 KM, Yamaha Jupiter MX P 5895 MW dan Honda Supra Fit P 5664 NA. Tiga motor ini juga tak luput dari amuk massa. Polisi juga mengamankan empat amunisi dari tangan Mustakim. Pria ini mengaku senpi miliknya didapat dari seseorang di Lampung. ''Kita juga amankan sejumlah uang tunai dari tangan pelaku,'' kata Kapolsek. (udi)

Hanura Rekomendasikan Emilia Contessa

Surabaya - SURYA- DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya merekomendasi Sekkota Blitar Anang Triono MM menjadi cawali Blitar berpasangan dengan Ketua Kadin setempat, Ir Bambang Gunawan. Selain diusung Partai Hanura (2 kursi), pasangan Anang-Bambang juga diusung oleh PKNU (1) dan PKS (1).

“Totalnya empat kursi, tapi itu sudah cukup karena di sana hanya 25 kursi. Rekomendasi dari DPP sudah kami serahkan melalui DPC-nya. Informasinya masih ada beberapa parpol yang ingin ikut gabung,” terang Sudjatmiko, Ketua Tim Pilkada DPD Hartai Hanura Jatim, Jumat (19/3).

Untuk pilkada Banyuwangi, DPP Partai Hanura telah merekomendasi cagub Banyuwangi Emilia Contessa berpasangan dengan Pepdy (Ketua DPD partai Golkar setempat). Sekitar lima tahun silam, ibunda penyanyi Denada itu mencoba menggalang dukungan dari PPP, tetapi akhirnya gagal setelah dikalahkan oleh Ratna Ani Lestari.

Sebelumnya, DPP Partai Hanura juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk pilkada Kabupaten Mojokerto dan Ngawi. ndos

Ketua Korupsi, Kantor DPC Demokrat Diserbu Kadernya

INILAH.COM, Banyuwangi - Kantor DPC Partai Demokrat Banyuwangi diserang ratusan kadernya. Mereka mendesak pergantian pengurus karena adanya dugaan korupsi dana parpol.
Aksi dilakukan oleh kader dari PAC se-Kabupaten Banyuwangi. Massa berusaha mendobrak pintu gerbang karena ingin menduduki kantor DPC, Jumat (19/3).
Dalam aksi itu, para kader menyatakan tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Adil Achmad Madiyono.
Selain otoriter, Adil yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuwangi juga sedang menjalani proses penyelidikan oleh kepolisian. Karena itu, ratusan kader Partai Demokrat menilai, Adil sudah tidak layak lagi memimpin Partai Demokrat Banyuwangi.
Aksi yang awalnya berjalan damai, berubah memanas setelah beberapa perwakilan demo diperkenankan masuk ke dalam kantor. Massa meminta, semua dipersilahkan masuk ke dalam kantor.
Menurut Sihombing, salah seorang fungsionaris DPC Partai Demokrat Banyuwangi, beberapa waktu lalu Adil dilaporkan sejumlah kader Partai Demokrat, karena diduga melakukan pemalsuan bukti laporan penggunaan dana bantuan parpol sebanyak ratusan juta rupiah.
Bahkan Gubernur Jawa Timur, juga telah mengeluarkan surat izin pemeriksaan yang bersangkutan.
Aksi dorong terjadi antara kader Partai Demokrat yang kontra dengan pendukung Adil. Aksi mereda setelah ada berita pengurus DPD Partai Demokrat Jatim segera mengambil alih kepemimpinan DPC Banyuwangi.[*/ims]