Tol Trans Jawa Merak - Banyuwangi Ditarget 3 Tahun

SEMARANG(SI) – Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) menargetkan pembangunan tol trans- Jawa dapat diselesaikan dalam tiga tahun ke depan meski saat ini masih terdapat kendala.


Kepala BPJT Nurdin Manurung mengungkapkan, kendala utama dalam penyelesaian pembangunan tol trans-Jawa adalah proses pengadaan lahan. Terkait masalah tersebut, BPJT mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam proses pembebasan lahan. Dia menegaskan,kebutuhan akan jalan tol sudah sangat mendesak.“ Kami berharap tol trans-Jawa seluruhnya bisa selesai sesuai target dalam tiga tahun mendatang,” kata Nurdin dalam paparannya di depan Wakil Presiden Boediono saat meninjau pembangunan tol
Semarang–Solo di Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,kemarin.

Nurdin menjelaskan, tol trans- Jawa dari Merak (Banten) hingga Banyuwangi (Jawa Timur) yang mulai dibangun sejak 1988 mencapai 1.193 kilometer (km).Dari jumlah panjang tersebut, ruas yang sudah beroperasi mencapai 326 km. Sementara tol trans-Jawa yang masuk prioritas utama mulai dari Jakarta hingga Surabaya mencapai 765 km. Dari jumlah panjang tersebut sudah beroperasi 148 km, sementara 617 km sisanya dalam proses pembangunan. “Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp34,1 triliun,”kata Nurdin.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan tol Semarang–Solo sepanjang 76 km telah dimulai pekerjaan fisiknya, terutama pada Seksi I Semarang–Ungaran. Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 14 km tersebut dibagi menjadi tiga paket pekerjaan. Perkembangan pembangunan fisiknya masing-masing paket 1 mencapai 47%, paket 2 hingga 53%,dan paket 3 selesai 15%.“Memang ada sedikit hambatan dalam pengadaan lahan pada pengerjaan paket 3,tapi sudah bisa diatasi.

Sementara untuk Seksi II ruas Ungaran– Bawen, proses pembebasan lahan telah mencapai 57%,” ujar mantan Pangdam IV Diponegoro itu. Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan juga mengakui masalah utama yang membuat jalan tol dan infrastruktur lain belum tuntas adalah pembebasan lahan.Menurutnya, pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan pembebasan lahan yang kadang sulit disepakati antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu hal yang akan dilakukan DPR dengan pemerintah adalah membahas undang-undang (UU) terkait dengan jalan dan pembebasan lahan. Di Komisi V,katanya,akan dibahas UU tentang jalan yang di dalamnya mengatur pembebasan lahan.

Kemudian lintas komisi yang terkait dengan masalah pembebasan lahan juga akan membuat Rancangan UU Pembebasan Lahan.” Antara UU Jalan dengan UU Pembebasan Lahan itu nantinya akan saling mengisi. Sebab, masalah pembebasan lahan kan tidak hanya terkait dengan jalan tol,tapi juga infrastruktur yang lain,”katanya ketika dihubungi harian Seputar Indonesia (SI) tadi malam. Politikus Partai Amanat Nasional tersebut mengungkapkan, pembahasan UU Jalan dan Pembebasan Lahan menjadi program legislasi nasional pada 2010.

Diharapkan, dengan selesainya UU tersebut, permasalahan tentang infrastruktur yang juga di dalamnya termasuk pembangunan jalan tol akan mudah diselesaikan. Selain pembahasan UU, yang perlu ditegaskan adalah bagaimana pemerintah merealisasi pembangunan jalan tol dengan menyelaraskan antara visi dan pendanaan. Dalam setahun, katanya, minimal Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan Rp70 triliun untuk pembangunan jalan tol.

Dia mengatakan, jika antara visi pembangunan jalan tol dan pendanaan sepadan, tidak tertutup kemungkinan pembangunannya akan cepat selesai. Dia menambahkan, jika pembangunan tol trans-Jawa cepat selesai, akan banyak keuntungan ekonomi yang didapatkan. Pertama, alur distribusi barang akan lebih cepat sehingga efisiensi biaya akan muncul. Dengan begitu akan memunculkan harga barang produksi yang juga mempunyai daya saing.

Minim Dana

Sementara itu,Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, selama lima tahun ke depan pemerintah akan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda utama. Pasalnya, kondisi infrastruktur saat ini dinilai sudah sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain sehingga menghambat kemajuan Indonesia.

“Ketertinggalan dalam infrastruktur ini menjadi tema utama dalam pembangunan tahun 2010 hingga 2014,” terang Wapres saat acara silaturahmi dengan para kepala daerah di Jawa Tengah yang diselenggarakan di Patra Convention Hotel,Semarang,kemarin. Dalam kunjungannya ke Semarang, Wapres Boediono didampingi sejumlah menteri. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali,dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Wapres mengungkapkan, ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur salah satunya disebabkan minimnya dana yang tersedia. Bahkan,untuk menjaga kualitas pelayanan dana yang dimiliki pemerintah belum cukup. Sebab dari hasil perhitungan yang dilakukan, pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi Rp2.000 triliun per tahun. “Dari kebutuhan itu, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 15–17% dari anggaran negara. Oleh karena itu,perlu dibicarakan model kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta, yang menguntungkan kedua pihak,” ujarnya. Selain infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga akan menjadi salah satu target pembangunan lima tahun ke depan.

Sebab salah satu masalah yang dihadapi negeri ini dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang adalah rendahnya kualitas SDM. Menurut Wapres, masalah rendahnya SDM akan sangat terasa setelah permasalahan infrastruktur mampu diatasi. Padahal, keterampilan dan produksi sumber daya manusia menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, butuh waktu antara 10 hingga 20 tahun untuk mempersiapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Masalah ini akan menjadi tanggung jawab sektor pendidikan,teknologi serta budaya,”kata Boediono. (khusnul huda/kholil)