Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Naikkan Jumlah Bantuan Sosial Menjelang Pilkada

TEMPO Interaktif, BANYUWANGI - Peningkatan anggaran bantuan sosial masyarakat dari Rp 20 miliar menjadi Rp 22 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dipersoalkan oleh aktivis lembaga swadaya masyarakat setempat. Sebab kenaikan itu dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.




Kordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Swadaya Rudi Hartono Latief mengatakan, anggaran tersebut rawan disalahgunakan untuk kampanye Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 14 Juli mendatang.



Menurut Rudi, mekanisme penyaluran bantuan social (bansos) selama ini tidak jelas. Kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan memang diminta mengajukan proposal yang ditandatangani camat dan kepala desa/kelurahan.



Proposal kemudian diajukan kepada Bagian Kesejahteraan Masyarakat. Namun, penentu akhir tetap berada di tangan bupati. Banyuwangi. "Jadi, bantuan diberikan atau tidak, tergantung bupati," kata Rudi kepada Tempo, Kamis (4/3).



Rudi mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mencairkan bansos sebelum pelaksanaan Pilkada berakhir.



Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jarianto memerintahkan seluruh kepala daerah yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2010 tidak menggunakan anggaran APBD, khususnya dana hibah dan bantuan sosial untuk disumbangkan kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan dana untuk kepentingan Pilkada.



Namun Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kusiyadi mengatakan akan tetap mencairkan dana bansos karena belum mengetahui adanya intruksi dari Pemerintah Provinsi Jatim.



Kuiyadi beralasan saat ini terdapat ratusan proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Proposal tersebut meliputi bantuan untuk pembangunan masjid, mushalla, panti asuhan, atau kegiatan sosial lainnya.



Menurut dia, pencairan bansos melalui mekanisme yang ketat, meliputi verifikasi administrasi maupun verfikasi faktual. "Kalau tidak lolos verifikasi, ya tak mungkin kita beri," kata dia.



Kusiyadi mengatakan, naiknya anggaran bansos bukan karena mendekati Pilkada melainkan sudah menjadi kebutuhan. IKA NINGTYAS.