Bupati Ratna Tunda Penuhi Tuntutan PGRI

10 Nopember 2009 | BP |

Banyuwangi (Bali Post) -
Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari menunda memenuhi tuntutan para guru yang tergabung dalam PGRI. Keputusan ini diambil dalam pertemuan antara perwakilan Pemkab dengan Komisi A DPRD Banyuwangi, Senin (9/11) kemarin. Pertemuan tertutup tersebut sempat diskors beberapa menit karena menemui jalan buntu.

Pertemuan kemarin merupakan kelanjutan dari aksi demo ribuan guru se-Jawa Timur di kantor pemkab, beberapa hari lalu. Setelah gagal bertemu Bupati, Komisi A DPRD dan Pemkab akhirnya sepakat membicarakan desakan para guru, kemarin siang. Hasilnya, Bupati belum bersedia mengabulkan tuntutan para guru secara penuh. Para guru yang dikenai sanksi masih akan dipanggil ke pemkab, hari ini.

''Hanya itu kesepakatan yang tercapai, pemkab akan memanggil delapan guru yang dikenai sanksi penurunan pangkat dan nonjob,'' kata Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Sukandi usai pertemuan. Sukandi menuturkan, pertemuan dengan DPRD hanya membahas persoalan SK penurunan pangkat. Terkait tujuh tuntutan lainnya, dia menegaskan akan dibicarakan dalam pertemuan lanjutan.

Delapan guru yang akan dipanggil, kata Sukandi, tidak termasuk Suparmin, PNS bidang pendidikan yang dipecat karena dituding mendalangi aksi demo. ''Sementara hanya sanksi penurunan pangkat, untuk pemecatan PNS sudah masuk di Badan Kepegawaian Nasional, itu bukan urusan pemkab lagi,'' tegasnya.

Selain Sukandi, perwakilan pemkab dari tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten hampir seluruhnya hadir. Ketua Komisi A DPRD Banyuwangi I Made Bagus Sudarmaja mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh ke pemkab. Selama pertemuan kemarin, kata Bagus, DPRD nyaris gagal menekan pemkab. Pasalnya, mereka tetap bersikukuh menolak menganulir SK penurunan pangkat para guru. ''Setelah kita berikan beberapa opsi, mereka akhirnya menerima,'' kata politisi PDI-P ini.

Bagus menjelaskan delapan guru yang dipanggil pemkab akan terus didampingi hingga muncul keputusan akhir dari Bupati. enundaan tuntutan ini mendapat aksi protes dari pengurus PGRI. Ketua PGRI Banyuwangi Husein Matamin menyayangkan hasil pertemuan pemkab dan DPRD. ''Ternyata tuntutan kami masih ngambang, Bupati ternyata ingkar janji,'' katanya.

Husein menyatakan saat demo besar-besaran kemarin, perwakilan pemkab berjanji akan memenuhi tuntutan PGRI dan menyelesaikan semua persoalan para guru. Ternyata, kata dia, semuanya masih mengecewakan para guru.

Meski kecewa, Husein memastikan akan memenuhi panggilan pemkab. Dengan catatan, pertemuan itu tidak lagi membahas sanksi, melainkan langsung mencabut SK penurunan pangkat dan mengembalikan para guru ke posisi semula. ''Ini juga harus termasuk Suparmin yang dipecat,'' katanya.

Pejabat ini memastikan akan terus menggalang kekuatan untuk mendesak pemkab memenuhi tunutan para guru. Dia menegaskan persoalan guru di Banyuwangi sudah masuk dalam agenda PGRI Jawa Timur. (udi) (foto dari www.fajarfmbwi.co.cc)