BANYUWANGI -- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini membuka penerimaan 164 calon pegawai negeri sipil. Namun, mereka yang berniat melamar harus memiliki Indeks Prestasi Komulatif minimal 3,00 bagi lulusan perguruan tinggi negeri. Sementara bagi lulusan perguruan tinggi swasta, IPK minimal 3,5. Sekretaris Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Sukandi, menjelaskan, CPNS yang harus memiliki IPK minimal 3 dan 3,5 itu antara lain untuk formasi teknik sipil, teknik arsitektur, teknik informatika, teknik kimia, teknik perencanaan wilayah, hukum, dan akutansi.
Sementara formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, syarat IPK lebih rendah. Yakni bagi lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,80 dan bagi lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,00.
Sukandi menjelaskan, syarat IPK ini baru dilakukan pada perekrutan CPNS tahun ini. "Sebelumnya Pemerintah Banyuwangi tidak pernah menggunakan IPK sebagai syarat," katanya kepada wartawan, Senin (22/11).
Ketentuan syarat IPK ini, diklaimnya sebagai angka tertinggi di Indonesia. Tujuannya, kata dia, adalah untuk meningkatkan kualitas pegawai Pemerintah Banyuwangi dan merangsang mahasiswa supaya meningkatkan prestasinya. "Perguruan tinggi swasta juga ikut terdorong untuk memperbaiki sistem pendidikannya," ujarnya.
Pendaftaran CPNS Banyuwangi dimulai 19 November dan akan berakhir 3 Desember mendatang. Seluruh pendaftaran disampaikan melalui pos kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi.
Tingginya nilai IPK ini membuat sejumlah calon pendaftar mengurungkan niatnya. Faturrozi misalnya, dia batal mengirimkan berkas pendaftarannya begitu mengetahui syarat IPK untuk lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3,5. "Padahal berkas-berkas pendaftaran sudah saya siapkan," kata Sarjana Hukum lulusan universitas swasta di Banyuwangi ini yang hanya memiliki IPK 3,18.
Menurut Faturrozi, ketentuan IPK 3,5 bagi lulusan perguruan tinggi swasta dinilai terlalu memberatkan. Dia membandingkan dengan kabupaten lain, yang syarat IPK minimal 3,00.
No comments:
Post a Comment